KUPANG – Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi, langsung mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi NTT bersama Polda NTT dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Penanganan darurat difokuskan pada penyelamatan dan evakuasi korban, pendataan jumlah korban jiwa maupun luka-luka, pemetaan kerusakan bangunan dan infrastruktur, serta memastikan akses komunikasi dan jalur transportasi tetap terbuka.
Gubernur NTT Melkianus Laka Lena mengatakan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah memastikan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
“Dengan kondisi yang ada ini, segera mengecek kondisi yang ada di masing-masing daerah. Kerusakan yang terjadi, korban jiwa yang dialami ataupun luka-luka, dan segera memberikan data itu kepada pemerintah provinsi,” ujar Melkianus dalam konferensi pers terkait penanganan gempa Flores.
Kapolda NTT Siapkan Pesawat, Forkopimda Tinjau Langsung Flores
Untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus memverifikasi berbagai laporan yang terus berkembang, Gubernur NTT bersama Kapolda NTT dan unsur Forkopimda akan bergerak langsung menuju Pulau Flores.
Kapolda NTT menyiapkan pesawat khusus untuk mendukung mobilisasi rombongan Forkopimda ke sejumlah wilayah terdampak yang dapat dijangkau.
“Kami akan langsung masuk ke Flores dengan pesawat dari Pak Kapolda. Pak Kapolda ada penerbangan pesawat khusus yang kita pakai untuk memastikan beberapa kabupaten yang bisa kami singgahi, memastikan kerusakan yang terjadi,” jelas Melkianus.
Menurutnya, peninjauan langsung sangat penting karena data korban dan kerusakan masih bergerak dinamis. Laporan yang diterima pemerintah dari lapangan masih harus diverifikasi sebelum diumumkan kepada publik.
“Kami mohon maaf belum bisa menyajikan data detail, karena korban jiwa tadi kami dapat laporan ada tiga orang misalnya, ternyata korban sudah jadi empat, dan seterusnya. Ini kita pastikan dulu,” katanya.
Lima Korban Meninggal Dunia, Data Masih Diverifikasi
Dalam konferensi pers tersebut, Gubernur NTT menyampaikan data sementara korban meninggal dunia sebanyak lima orang.
“Korban jiwa, saat ini informasi yang saya terima sudah ada lima orang: dua di Sikka, tiga di Manggarai,” ungkap Melkianus.
Namun, angka tersebut belum menjadi data final karena proses pencarian dan pendataan masih berlangsung.
Sebagian korban dilaporkan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Gempa terjadi sekitar pukul 05.58 Wita, saat sebagian warga masih berada di dalam rumah.
“Di Manggarai karena memang ini terkait reruntuhan karena kejadiannya di pagi hari pukul 05.58 WITA. Dan itu mungkin banyak dari masyarakat yang masih tertidur belum sempat bergerak,” jelasnya.
Polda NTT Jadi Pusat Informasi Penanganan Bencana
Untuk mencegah simpang siur informasi, Polda NTT disiapkan sebagai salah satu pusat pengendalian dan informasi penanganan bencana.
Gubernur mengatakan kesepakatan tersebut dilakukan bersama Kapolda NTT agar informasi mengenai perkembangan situasi dapat disampaikan secara terkoordinasi dan berdasarkan data yang telah diverifikasi.
“Pusat penanganan bencana nanti, kebencanaan ini ada di Polda NTT,” kata Melkianus.
Kapolda NTT juga memutuskan agar perkembangan penanganan bencana disampaikan melalui press release resmi setiap hari bersama unsur Forkopimda.
“Pak Kapolda memutuskan setiap hari nanti akan ada press release resmi dari Forkopimda terkait penanganan bencana agar kita lebih mudah berkoordinasi untuk melakukan proses komunikasi publik maupun penanganan bencana,” ujarnya.
Langkah tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi masyarakat dan media untuk memperoleh informasi resmi mengenai korban, kerusakan maupun perkembangan penanganan gempa.
Kapolda dan Gubernur Ingatkan Bahaya Hoaks
Di tengah situasi darurat, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu mengenai tsunami maupun gempa susulan.
Gubernur meminta masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang sumbernya tidak jelas.
“Tolong kita jaga betul situasi ini jangan sampai lagi ada informasi-informasi yang meresahkan yang tidak jelas, tidak benar,” tegas Melkianus.
Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dari lembaga yang berwenang, terutama BMKG untuk perkembangan aktivitas gempa dan BNPB terkait informasi penanganan kebencanaan.
Pemerintah menilai penyebaran hoaks dalam kondisi darurat dapat memicu kepanikan, mengganggu proses evakuasi dan menyulitkan petugas dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
Semua Kekuatan Dikerahkan
Penyelamatan dan evakuasi korban menjadi prioritas utama dalam fase awal penanganan gempa.
TNI, Polri, Basarnas, BPBD, pemerintah daerah, Kementerian PUPR, PLN, operator telekomunikasi dan berbagai unsur terkait dikerahkan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.
“Proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu. Semua korban-korban yang memang terkait dengan bencana ini harus kita urus dulu diselamatkan,” kata Melkianus.
Setelah proses penyelamatan dan tanggap darurat, pemerintah akan melakukan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan hasil pemetaan kerusakan.
Alat Berat Kontraktor Diminta Buka Akses
Pemerintah juga meminta seluruh kontraktor yang memiliki alat berat untuk turut membantu membuka akses yang tertutup akibat longsor maupun reruntuhan.
“Semua kontraktor yang punya alat berat wajib bantu pemerintah di situasi darurat ini,” tegas Gubernur.
Alat berat akan diarahkan untuk membuka jalan sehingga tim penyelamat, bantuan logistik dan kebutuhan masyarakat dapat segera masuk ke wilayah terdampak.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan PLN untuk pemulihan jaringan listrik serta operator telekomunikasi untuk menjaga konektivitas komunikasi di wilayah yang membutuhkan.
Bantuan Logistik Mulai Disiapkan
Dukungan dari pemerintah pusat juga mulai bergerak. Sejumlah kementerian telah menyatakan kesiapan memberikan bantuan, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR.
Pemerintah juga mengupayakan dukungan helikopter untuk membantu mobilisasi dan pemantauan wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Gubernur turut mengajak para pelaku usaha di Flores untuk ikut membantu masyarakat yang terdampak.
“Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan ini nanti bisa belakangan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT juga menyiapkan bantuan awal berupa makanan dan beras untuk dibawa ke wilayah terdampak.
Status Bencana Provinsi, Penetapan Nasional Masih Dikaji
Terkait status bencana, Gubernur menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyetujui penetapan status bencana sesuai kewenangannya.
Sementara mengenai kemungkinan peningkatan status menjadi bencana nasional, pemerintah masih melakukan kajian berdasarkan kondisi riil di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kami akan merespons kondisi lapangan. Jadi kami akan turun sebentar bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, dan jajaran Forkopimda yang lain untuk melihat langsung lapangan,” kata Melkianus.
Hasil peninjauan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
“Kalau memang bisa, kita akan teruskan jadi bencana nasional,” tegasnya.
Masyarakat Diminta Tetap Tenang
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Flores tetap tenang dan mengikuti arahan petugas di lapangan.
Media massa, pengguna media sosial dan seluruh pihak juga diminta menjadi bagian dari upaya menjaga ketenangan masyarakat dengan hanya menyebarkan informasi yang telah terverifikasi.
Pemerintah bersama Polda NTT dan Forkopimda memastikan perkembangan situasi akan terus diperbarui berdasarkan data dari lapangan.
“Kami akan terus berkoordinasi dan terus update informasi dari lapangan,” ujar Melkianus.
Di tengah situasi darurat tersebut, satu pesan menjadi perhatian utama: keselamatan masyarakat adalah prioritas. Evakuasi harus dipercepat, korban harus ditangani, akses harus dibuka dan informasi harus disampaikan secara benar.
Pemerintah, TNI-Polri dan seluruh unsur terkait kini bergerak bersama untuk memastikan masyarakat Flores tidak menghadapi bencana ini sendirian.
#NttPenuhKasih
Polri Kembali Kirim Tim SAR dan Bantuan Logistik untuk Percepat Penanganan Gempa NTT
JAKARTA – Polri kembali memberangkatkan personel, tim SAR, anjing pelacak K9, serta bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemberangkatan dilakukan dari Bandar Udara Pondok Cabe Polri, Tangerang Selatan, Minggu (16/8/2026).
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pemberangkatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk memperkuat upaya mitigasi, evakuasi, dan penyelamatan masyarakat terdampak bencana di NTT.
“Ini merupakan kelanjutan dari upaya kami untuk memberikan bantuan dan menjalankan misi kemanusiaan Polri, sebagaimana arahan dan perintah Bapak Kapolri kepada jajaran Mabes Polri, khususnya dalam membantu Polda Nusa Tenggara Timur,” ujar Trunoyudo di Bandar Udara Pondok Cabe Polri, Minggu (16/8/2026).
Trunoyudo menjelaskan, dari rencana awal sebanyak 260 personel, sebanyak 137 personel telah diberangkatkan pada Sabtu (15/8/2026) malam. Personel tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi di bidang penyelamatan dan Search and Rescue (SAR).
Selain itu, Korps Brimob Polri telah mengirimkan 101 personel yang di dalamnya terdapat tenaga kesehatan lapangan, dokter beserta perlengkapannya, serta personel logistik yang bertugas melakukan kurasi kebutuhan di wilayah terdampak.
Pada Minggu pagi, Polri kembali memberangkatkan tim SAR dari Direktorat Polisi Satwa Korps Sabhara Baharkam Polri sebanyak 21 personel bersama 10 ekor anjing K9. Tim tersebut membawa peralatan pendukung pencarian korban serta bantuan logistik dengan total berat sekitar 2,5 ton.
“Khusus untuk kompetensi SAR dari Direktorat Polisi Satwa, kami memberangkatkan 21 personel beserta 10 ekor anjing K9 yang memiliki kompetensi untuk melakukan pencarian korban,” kata Trunoyudo.
Menurutnya, kecepatan menjadi salah satu faktor penting dalam proses pencarian dan penyelamatan korban. Karena itu, tim yang diberangkatkan akan segera berkoordinasi dengan Polda NTT untuk menentukan pembagian tugas dan wilayah prioritas.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian awal dalam proses mitigasi dan pencarian korban yakni Kabupaten Sikka, Manggarai, dan Manggarai Timur. Namun, bantuan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
“Namun demikian, apabila terdapat daerah lain yang juga membutuhkan bantuan, tentu kami akan melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencarian korban sesuai kebutuhan,” tuturnya.
Penerbangan tim SAR dan bantuan tersebut menggunakan pesawat Polisi Udara Polri dari Bandar Udara Pondok Cabe menuju Labuan Bajo. Perjalanan diperkirakan memakan waktu sekitar tiga jam dengan perbedaan waktu satu jam lebih awal di wilayah WITA.
Selain pesawat, Polri juga menyiapkan tiga unit helikopter AW169 untuk mendukung distribusi bantuan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang terisolasi atau mengalami keterbatasan akses akibat bencana.
Trunoyudo menuturkan, pesawat CASA Polri juga telah berada di wilayah NTT sebelum bencana dan digunakan pascabencana untuk mempercepat mobilitas menuju sejumlah wilayah, termasuk Labuan Bajo dan daerah lainnya.
Adapun bantuan yang dikirimkan antara lain obat-obatan, tenda lapangan, makanan, kebutuhan kelompok rentan, serta berbagai perlengkapan pendukung lainnya. Polri juga membawa 10 unit Wi-Fi portable untuk membantu mengatasi kendala komunikasi di sejumlah wilayah terdampak.
“Komunikasi menjadi sangat penting di sana. Ketika komunikasi dapat terjangkau, informasi mengenai kondisi di lapangan juga akan diperoleh dengan lebih cepat,” jelas Trunoyudo.
Selain dukungan SAR dan logistik, Polri turut mengirimkan tim trauma healing untuk memberikan dukungan psikologis kepada masyarakat yang terdampak bencana.
Polri memastikan bantuan akan terus dikirimkan secara berkelanjutan berdasarkan hasil kurasi kebutuhan di lapangan. Pengiriman bantuan juga direncanakan kembali dilakukan pada Senin (17/8/2026) dan hari berikutnya sesuai dengan kebutuhan prioritas.
“Namun, seperti yang saya sampaikan tadi, bantuan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Data kebutuhan akan terus kami terima dan kemudian akan kami kirimkan kembali,” ungkapnya.
Dalam penanganan bencana tersebut, Polda NTT juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, Forkopimda, serta stakeholder terkait untuk memastikan proses mitigasi, evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Trunoyudo menegaskan, seluruh bantuan Polri ditujukan untuk mempercepat penanganan bencana sekaligus meringankan beban masyarakat terdampak.
“Kami mengharapkan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan bantuan secara merata, baik bantuan secara fisik maupun dukungan secara psikologis,” pungkasnya.
